Dampak Masif Korupsi Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


BAYUPRADANA.COMDampak Masif Korupsi Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi- sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Pernahkan sejenak kita membayangkan akibat yang ditimbulkan korupsi?

7 Dampak Masif Korupsi

1. Dampak Ekonomi
  • Lesunya Pertubuhan Ekonomi dan Investasi
Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi.

Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
  • Penurunan Produktifitas
Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas.

Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.
  • Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Untuk Publik
Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.
  • Menurunnya Pendapatan Dari Sektor Pajak
Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
  • Meningkatnya Hutang Negara
Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Konon sekarang ini setiap bayi yang lahir dan berkewarganegaraan Indonesia langsung menanggung hutang sebesar tujuh juta rupiah.

2. Dampak Sosial & Kemiskinan Masyarakat
  • Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik
Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.
  • Pengetasan Kemiskinana Berjalan Lambat
Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.
  • Terbatasnya Akses Bagi Rakyat Miskin
Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan.

Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan.
  • Meningkatnya Angka Kriminalitas
Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat.

Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.
  • Silidaritas Sosial Semakin Langka
Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.
  • Demoralisasi
Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

3. Dampak Birokrasi Pemerintah
  • Runtuhnya Otoritas Pemerintahan
Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.

Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.
  • Matinya Etika Sosial Politik
Upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, seharusnya upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan.

Bukan dengan hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.
  • Birokasi Tidak Efisien (Layanan Publik)
4. Dampak Politik dan Demokrasi
  • Munculnya Kepemimpinan Korup
Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Sudah berapakah yang anda catat, pimpinan partai, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur dan mantan gubernur, bupati, wali kota, menteri dan mantan menteri, pejabat dan eselon departemen pemerintahan, hakim, jaksa, polisi, militer, direktur BUMN, pengusaha, yang ditangkap dan dipenjarakan karena tindak korupsi?
  • Hilangnya Kepercayaan Rakyat
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil.
  • Menguatnya Plutokrasi
Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan ‘transaksi’ dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

5. Dampak Penegakan Hukum
  • Fungsi Pemerintahan Mandul
Masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit (vested interest).

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
  • Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti
yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.

Berikut ini lembaga Negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:
a. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
b. Partai Politik
c. Kepolisian RI
d. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
  • Lemahnya Alutsista dan SDM
Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km2. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau.

Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara.

Bagaimana bisa menjaga kedaulatan wilayah, apabila anggaran hankam menguap sia-sia karena korupsi?
  • Lemahnya Garis Batas Negara
Bagaimana dengan patok batas negara yang terus bergeser ke wilayah negara tetangga? Haruskah terjadi kembali?

Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing. (www.tempointeraktif.com/ hg/bisnis, 12 April 2011).

Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Philipina, Thailand sering sekali melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan meneruk kekayaan laut yang ada di dalamnya.
  • Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat
Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.

7. Dampak Kerusakan Lingkungan
  • Menurunnya Kualitas Lingkungan
Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (green house effect) misalnya. Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi menyerap gas Co2. Keadaan ini menimbulkan kenaikan suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (global warming).

Penggunaan bahan kimia seperti freon untuk pendingin ruangan dan hasil pembakaran yang dilakukan oleh berbagai industry secara massif akan merusak lapisan Ozon (O3) yang selanjutnya akan mengakibatkan kanker dan penyakit baru serta punahnya plasma nuftah.

Dari kasus illegal loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun

Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.
  • Menurunnya Kualitas Hidup
Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan.

Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yan terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia.

Kerusakan yang terjadi tentunya harus segera diperbaiki demi kembalinya kelestarian alam dan lingkungan serta kualitas hidup kita sendiri, namun pernahkah terpikirkan dibenak kita, berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengembalikan semua kerusakan itu? Apakah sepadan dengan korupsi yang dilakukan?

melihat itu... masihkah kita akan korupsi? ...mau tidak mau suka tidak suka siap tidak siap masa depan akan datang, dan generasi muda akan menerima estafet kepemimpinan...


Source: Materi Perkuliahan